Peraturan ini menyajikan kerangka kerja untuk mengelola [[Keamanan Informasi]] dalam [[Sistem Pemerintahan Elektronik]] (SPBE), menggarisbawahi pentingnya [[Keamanan Siber]] dan proses manajemen yang terstruktur.
Pengenalan Sistem Pemerintahan Elektronik
Pedoman ini mengatur [[Manajemen Keamanan Informasi]] dalam [[Sistem Pemerintahan Elektronik]] (SPBE), dengan tujuan utama meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan pemerintah berbasis teknologi. Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Definisi dan Konsep Utama
Beberapa terminologi penting:
- Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE): Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional pemerintahan untuk layanan publik.
- Keamanan Siber: Pendekatan komprehensif melindungi sistem elektronik dan data dari [[Ancaman Siber]].
- Manajemen Keamanan Informasi: Rangkaian proses untuk memastikan implementasi langkah-langkah keamanan yang efektif dan berkelanjutan dalam SPBE.
Proses Manajemen dalam Keamanan Informasi
Peraturan ini menguraikan proses-proses utama yang harus diikuti:
- Definisi Ruang Lingkup: Mengidentifikasi isu keamanan internal dan eksternal yang relevan.
- Akuntabilitas: Menunjuk penanggung jawab, umumnya sekretaris instansi pemerintah, untuk mengawasi manajemen keamanan.
- Perencanaan: Mengembangkan program keamanan berdasarkan penilaian risiko.
- Dukungan Operasional: Menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk implementasi keamanan yang efektif.
- Evaluasi Kinerja: Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan secara berkala.
- Peningkatan Berkelanjutan: Menerapkan perbaikan berdasarkan evaluasi untuk terus meningkatkan keamanan.
Standar dan Prosedur
Peraturan ini menetapkan standar untuk berbagai komponen SPBE:
- Keamanan Data: Memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (enkripsi, kontrol akses).
- Keamanan Aplikasi: Melindungi aplikasi web dan seluler dari kerentanan.
- Keamanan Jaringan: Menetapkan kontrol untuk jaringan intra-pemerintah, mencegah akses tidak sah.
- Keamanan Pusat Data: Memastikan langkah-langkah keamanan fisik dan logis untuk pusat data nasional.
Kesimpulan
Peraturan ini adalah fondasi krusial untuk meningkatkan keamanan SPBE di Indonesia. Dengan mendefinisikan proses, tanggung jawab, dan standar yang jelas, ia berupaya melindungi informasi sensitif dan memastikan layanan pemerintah yang efisien. Komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi esensial, sebagai bentuk adaptasi terhadap [[Ancaman Siber]] yang terus berkembang. Ini adalah perjalanan untuk terus memahami dan memperkuat pertahanan.
Sumber
- PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK